Kumpulan Soal Ujian Akhir Semester S1 Ilmu Hukum
Soal A
1. Apakah anda setuju bahwa ASN harus bebas dari intervensi parpol? Jelaskan!
2. Jelaskan Perbedaan antara PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja serta beri contoh!
3. Jelaskan definisi Pejabat Negara menurut UU No. 5 Tahun 2014
Soal B
1. pemerintahan menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang tersebut pemerintah wajib memenuhi asas-asas yang ada dalam HAn dan tindakan pemerintahan haruslah berdasar kan peraturan perundang-undang sehingga dalam menjalankan wewenangnya tidak terjadi maladministrasi. Jelaskan asas-asas yang dimaksud dalam pernyataan diatas!
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang sebagai esensi dari demokrasi, sedangkan esensi dari demokrasi yaitu adanya pengakuan terhadap HAM dan equality. pengakuan terhadap HAM dan equality diwujudkan bentuk pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda. dengan demikian, pemerintahan daerah sebagai sarana melaksanakan paham kedaulatan rakyat memikul bebamn menyelenggarakan kesejahteraan rakyat disamping menjalankan pemerintahan secara demokratis. dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, pelayana publik dan p[emerintahan secara demokratis, pemerintahan daerah dapat melakukan melakukan kerjasama antar pemerintah daerah yang merupakan bagian dari tindak pemerintah. tindak pemerintah adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh administrasi engara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
a. buatlah bagan tindak pemerintah! berikan penjelasan!
b. jelaskan tindak pemerintah yang dimaksud dalam pernyataan diatas! Berikan contohnya!
3. Pelaksanaan tugas dan kepentingan umum akan terpenuhi dengan baik apabila para aparat pemerintahan melalui pejabatnya dengan penuh kesadaran dan dedikasi memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. jelaskan karakteristik prinsip diatas!
4. Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan yang bersifat atributif maupun delegatif. dengan adanya perkembangan masyarakat maka seringkali terdapat keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat/badan tidak dapat menggunakan kewenangan khususnya kewenangan yang bersifat terkait dalam melakukan tindakan hukum maupun faktual secara normal. sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi kesejahteraan umum dalam welfare state menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab pubic servise. dari pernyataan diatas:
a. apa yang dimaksud kewenangan yang digunakan pemerintah dalam keadaan tertentu tersebut?
b. Bagaimana syarat pemerintah dapat menggunakan kewenangan tersebut berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan? Berikan dasar Hukum!
c. Bagaimana akibat hukum jika penggunakaan kewenangan tersebut melampaui wewenang dan mencampuradukan wewenang? berikan dasar hukum!
Soal C
1. Berdasarkan penjelasan umum UU RI no. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN disebutkan jika eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, uraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut!
2. Jelaskan sekurang-kurangnya 3 sifat khusus hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara!
3. Tidak setiap tindakan Pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat menjadi objek sengketa TUN yang emlahirkan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadili (Kompetensi absolut), jelaskan secara rinci unsur objek sengketea TUN tersebut!