Berikut adalah contoh soal Tes Computer Assisted Test (CAT) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, lengkap beserta kunci jawabannya.
Contoh soal Tes PPS Pemilu 2024 ini ditujukan kepada calon peserta tes untuk latihan.
1. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
A. Teguran tertulis
B. Peringatan Keras
C. Pemberhentian Sementara
D. Pemberhentian tetap
E. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban D
2. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
A. 3 partai politik
B. 4 partai politik
C. 5 partai politik
D. 6 Partai Politik
E. 7 Partai Politik
Jawaban D.
3.Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017
Jawaban B
4.Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah
A. Mengganggu keamanan,ketentraman dan ketertiban umum
B. Menggunakan tempat ibadah,tempat pendidikan dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya
C. Mengancam dan menganjutkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye
E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
Jawaban B
5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka
A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban B.
6.Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
jawaban A
7.Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D. 18 Bulan
Jawaban D
8.Berdasarkan UU No .7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B 20 Bulan
9.Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167
B. Pasal 168
C. Pasal 169
D. Pasal 170
Jawaban A
10.Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali
A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. TNI Polri
jawaban D
11. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.
A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto Calon Anggota DPR atau DPRD
D. Nama Calon Anggota DPR atau DPRD
E. Foto Foto Pribadi
Jawaban C
12.Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
B. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
C. Penggunaan Program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI Polri serta penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye
E. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial
Jawaban B
13. Menurut UUD 1945 Gubernur,Walikota dan Bupati dipilih secara
A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung Oleh Rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis
jawaban E.
14. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain.
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampui batas kewenangan
Jawaban B
15.Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem
A. Distrik Berwakil Banyak
B. Proporsional Terbuka
C. First Past The Post
D. Suara Terbanyak
E. Proporsional
Jawaban A
16. KPU Republik Indonesia telah meneribitkan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah
A. Peraturan KPU NO 5 Tahun 2022
B. Peraturan KPU No 4 Tahun 2022
C. Peraturan KPU No 3 Tahun 2022
D. Peraturan KPU No 2 Tahun 2022
E. Peraturan KPU No 1 Tahun 2022
jawaban C
17.Penetapan Partai Politik Oleh KPU yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal
A. 10 Desember 2022
B. 11 Desember 2022
C. 12 Desember 2022
D. 13 Desember 2022
E. 14 Desember 2022
Jawaban E
18.Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui
A. DKPP
B. Mahkamah Konstitusi
C. Bawaslu
D. Panwaslu
E. Presiden
Jawaban B.
19. Syarat usia pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 adalah
A. 16 tahun
B. 18 tahun
C. 15 tahun
D. 21 tahun
E. 17tahun
Jawaban E
20.Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Bawaslu
D. Kpu
E. DKPP
Jawaban B