Latihan Soal PPS 2022 bertujuan untuk meningkatkan wawasan kepemiluan, kebangsaan dan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dilansir dari laman facebook KPU Republik Indonesia, KPU akan mulai melakukan rekruitmen PPS pada 18 Desember 2022 s/d 18 Januari 2023
Proses seleksi tes tulis nantinya dilaksanakan dengan Sistem CAT (computer aasisted test). Untuk itu perlu Latihan Soal PPK 2022, agar mahir nantinya saat mengikuti tes.
Simulasi Soal Tes Tulis PPS Pemilu 2024 Pdf Beserta Jawabannya
1. Hubungan keterkaitan antara UUD 1945 dan Pembangunan Nasional adalah
A. Antara Pembukaan UUD 1945 dan Pembangunan Nasional saling berkaitan.
B. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan Pembangunan Nasional.
C. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang terpisah dari Pembangunan Nasional.
D. Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
E. Rumusan Pembangunan Nasional tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.
Jawaban : D
2. Demokrasi lahir sejak :
A. Ditetapkannya Magna Charta
B. Revolusi Perancis
C. Renaissance
D. Kebudayaan Yunani Kuno
E. Aufklarung
Jawaban : B
3. Sejak Indonesia Merdeka, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan :
A. tigakali
B. delapan kali
C. sembilan kali
D. sepuluh kali
E. sebelas kali
Jawaban : C
4. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam :
A. Undang-undang nomor 32 Tahun 2002
B. Undang-undang nomor 31 Tahun 2002
C. Undang-undang nomor 12 Tahun 2003
D. Undang-undang nomor 22 Tahun 2007
E. Undang-undang nomor 23 Tahun 2003
Jawaban : D
5. Konsep Wawasan Nusantara dalam kehidupan Bangsa Indonesia sangat berguna untuk :
A. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM.
B. Menyatukan keanekaragaman yang terdapat pada bangsa kita.
C. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara.
E. Membantu terwujudnya kehidupan yang semakin rukun dan damai.
Jawaban : A
6. Pengertian hak azasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah
A. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka.
B. Bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan
C. Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
D. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah.
E. Hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga.
Jawaban : A
Kasus I: Sebuah provinsi yang cukup berkembang dan cukup makmur berpenduduk 11 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya rendah. Persentasi penduduk perempuan di provinsi tersebut 52 %.
7. Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah :
A. 26 .
B. 110
C. C.8
D. 52
E. 34
Jawaban : A
8. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah :
A. 100
B. 65
C. 85
D. 75
E. 55
Jawaban : C
Kasus II: Sebuah provinsi yang agak tertinggal berpenduduk 8 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Persentasi penduduk perempuan di provinsi tersebut 61 %.
9. Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :
A. 25
B. 80
C. 52
D. 19
E. 36
Jawaban : D
10. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :
A. 65
B. 85
C. 45
D. 75
E. 100
Jawaban : D
11. Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam :
A. PP 6 Tahun 2005.
B. UU Nomor 32 Tahun 2004.
C. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
D. UU Nomor 22 Tahun 2007
E. UU Nomor 12 Tahun 2003
Jawaban : C
12. Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:
A. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
B. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta.
C. 6 bulan bingga 18 bulan, dan/atau dendc. Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
D. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar.
E. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 6 juta.
Jawaban : D
13. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :
A. pada saat pendaftaran langsung ditolak.
B. pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.
C. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.
A. D.Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota.
D. pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.
Jawaban : A
14. Anggota DPRD Kabupaten X berjumlah 35. Sebuah parpol memiliki kursi 5 buah. Jika parpol tersebut mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah berdasarkan jumlah kursi di DPRD, apakah memenuhi syarat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004?
A. Tidak memenuhi syarat karena hasil pembagian 14, 28.
B. Memenuhi syarat asalkan kursinya ditambah satu.
C. Bisa diperbaiki pada saat verifikasi.
D. Tak penuhi syarat tapi Zmasih bias diperbaiki.
E. Memenuhi syarat.
Jawaban : A
15. UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2006 mengatur soal kampanye pasangan calon yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:
A. cukup cuti kampanye pada saat masa kampanye 2 minggu.
B. wajib mengundurkaii diri pada saat masa kampanye.
C. cukup cuti kampanye hanya pada saat hari berkampanye.
D. wajib mengundurkan diri dengan SK Mendagri.
E. Wajib mengundurkan diri tanpa hams dengan SK Mendagri
Jawaban : C
16. UU Nomor 12 Tahun 2003 pernmah disempumakan dengan Perpu, tepatnya:
A. Perpu Nomor 1 Tahun 2006
B. Perpu Nomor 1 Tahun 2003
C. Perpu Nomor 1 Tahun 2004
D. Perpu Nomor 1 Tahun 2005
E. Perpu Nomor 1 Tahun 2007
Jawaban : A
17. UU Nomor 12 Tahun 2003 mengatur syarat sebuah parpol menjadi peserta pemilu yakni pada:
A. Pasal7
B. Pasal 8
C. Pasal 9
D. Pasal 0
E. Pasal 1
Jawaban : A
18. UU Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang syarat dukungan seseorang dapat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu:
A. Provinsi yang beqienduduk sampai dengan 1 juta didukung minimal 1.000 pemilih.
B. Provinsi yang berpenduduk 1-2 juta didukung minimal 2.000 pemilih.
C. Provinsi yang berpenduduk 1-5 juta didukung minimal 1.000 pemilih.
D. Provinsi yang berpenduduk 5-10juta didukung minimal 2.000 pemilih.
E. Provinsi yang berpenduduk ≥10 juta didukung minimal 5.000 pemilih.
Jawaban : A
19. UU Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lambat
A. 3 bulan
B. 4 bulan
C. 5 bulan
D. 6 bulan
E. 7 bulan setelah pengumuman hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Jawaban : A
20. UU Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang persentase minimal sebuah parpol atau gabungan parpol hasil Pemilu 2004 untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
A. Minimal 15 persen perolehan kursi DPR atau 20 persen suara sah Pemilu 2004.
B. Minimal 15 persen perolehan kursi DPR atau 15 persen suara sah Pemilu 2004.
C. Minimal 20 persen perolehan kursi DPR atau 20 persen suara sah pemilih 2004
D. Minimal 20 persen perolehan kursi DPR atau 15 persen suara sah Pemilu 2004.
E. Cukup dengan minimal 15 persen suara sah Pemilu 2004.
Jawaban : A
21. Yang menjadi dasar pertimbangan Undang-undang Republik Indonesia no.2 tahun 2008 tentang partai politik
A. bahwa partai politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah Negara yang demokratis
B. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. bahwa sebagai Negara yang mempunyai keinginan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, maka pembentukan partai politik menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya
A. D. bahwa untuk mewujudkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka Negara menjamin kebebasan berkumpul bagai warga negaranya
D. bahwa keberadaan partai politik yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat merupakan hal-hal yang diatur dalam undang-undang Dasar 1945
Jawaban : B
22. Partai yang bukan partai peserta pemilu 1999 :
A. Partai Bulan Bintang
B. Partai Keadilan
C. Partai Demokrat
D. Partai Cinta Damai
E. Partai Indonesia Baru
Jawaban : C
23. Pada fusi partai 1973, Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari 5 partai yaitu
A. PNI, IPKI, Masyumi, Murba, dan Parkindo
B. Parmusi, Masyumi, PNI, Partai Katholik dan Parkindo
C. IPKI, Parkindo. Murba, Parmusi dan PNI
D. PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katholik dan Murba
E. Partai Katholik, PNI, Murba, IPKI dan Parmusi
Jawaban : D
24. Menurut teori kepartaian maka fungsi parpol dapat dirumuskan sebagai
A. Sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan penyelesaian kasus hukum
B. Rekrutmen anggota DPR, DPRD dan DPD
C. Sosialisasi dan monitoring politik
D. Pendidikan politik dan pengenalan program partai
E. Rekrutmen politik dan komunikasi politik
Jawaban : E
25. Syarat pendirian partai politik menumt UU Partai Politik No.2 tahun 2008 pasal 2
A. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puiuh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris dan Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
B. Partai politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum dan Pendirian Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
C. Mempunyai kantor tetap dan mempunyai Akta notaris pendirian paitai politik.
D. Mempunyai kantor tetap dan mempunyai anggaran dasar yang memuat:
- asas dan ciri Partai Politik
- visi dan misi Partai Politik
- nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- tujuan dan fungsi Partai Politik;
- organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- kepengurusan Partai Politik;
- peraturan dan keputusan Partai Politik,-" pendidikan Politik;
- keuangan Partai Politik.
E. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris dan kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota
Jawaban : A
26. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai :
A. Integritas dan profesionalitas
B. Integritas, jujur dan adil
C. Integritas, akuntabilitas, dan moralitas.
D. Integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.
E. Integritas, profesional dan independent
Jawaban : D
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah Undang -Undang tentang:
A. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
B. Tahapan dan proses Pemilu
C. Penyelenggara Pemilu.
D. Penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.
E. Sistem Pemilu
Jawaban : C
28. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih:
A. Anggota DPR dan MPR, Presiden dan Wakil Presiden.
B. Anggota DPR.DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden serta Kepa'a dan wakil Kepala Daerah
C. Anggota DPR dan DPD Presiden dan wakil Presiden serta Kepala dan wakil Kepala Daerah
D. Anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden
E. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan wakil Presiden serta Kepala dan wakil Kepala Daerah
Jawaban : B
29. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD, meliputi:
A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
B. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
C. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
D. Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
E. Semua jawaban a, b, c dan d adalah benar.
Jawaban : E
30. Pemilihan Umum Presiden secara langsung diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pada ketentuan
A. Pasal 5 ayat (1)
B. Pasal 6 ayat (1)
C. Pasal 6A
D. Pasal 6B
E. Pasal 7
Jawaban : C
31. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan partai politik. Calon pasangan diluar partai politik ( independent) dapat diakomodir apabila :
A. Semua Partai tidak ada yang mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.
B. Hanya ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
C. Adanya amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang pencalonan presiden dan wakil presiden
D. Terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh lebih dari tiga gabungan partai politik.
E. Semua pasangan calon berhalangan tetap
Jawaban : C
32. Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2004 adalah:
A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
D. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003
E. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003
Jawaban : B
33. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut diatas, Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan beberapa hal berikut kecuali:
A. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung.
B. Kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon
C. Surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon
D. Surat pemyataan mau mengundurkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan umum putaran kedua apabila perolehan suaranya kurang dari 30%.
E. Surat pemyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung.
Jawaban : D
34. Pimpinan Partai Politik yang berhak menandatangani Surat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah:
A. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik atan sebutan lain sesuai dengan Anggaran
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
B. Pengurus harian Partai Politik
C. Dewan Penasehat Partai Politik atau sebutan lain sesuai dengan
Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
D. Semua Pengurus Partai Politik
E. Gabungan pengurus Partai Politik yang mencalonkan.
Jawaban : A
35. Dalam hal salah satu Pasangan calon berhalangan cetap maka pasangan calon tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur apabila:
A. Salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye.
B. Salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 hari sebelum penetapan calon
C. Salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih.
D. Salah satu pasangan calon afju pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara danjumlah pasangan caloa kurang dari dua pasangan calon.
E. Salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap satu hari sebelum didaftarkan ke KPU
Jawaban : C
Penelusuran terkait
soal tes pps pdf
soal tes ppk pdf
free download contoh soal kepemiluan pdf
contoh soal tes ppk pemilu pdf
contoh soal cat kpu pdf
soal tes ppk pemilu 2024 pdf
download soal tes ppk pemilu 2024 pdf
soal ppk kecamatan pdf
Demikian ulasan Simulasi Latihan Soal PPK 2022 untuk selesksi PPS pemilu 2024, semoga dapat menambah wawasan anda dalam mempersiapakan diri menjadi calon PPK. Nantikan Info selanjunya hanya di MASBABAL.com khusus Pemilu 2024