Masbabal.Com
- Makalah Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menjelaskan tentang Pengertian
dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik, Perbedaan Sektor Publik dan Sektor
Swasta, Tujuan Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Publik dan Privatisasi.
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
- Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda
dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan
tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan
karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi
manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa
modifikasi.
Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”
Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan.
Tujuan Penulisan Makalah
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
4. Akuntabilitas Publik
5. Privatisasi
BAB II PEMBAHASAN
Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”
Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan.
Tujuan Penulisan Makalah
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
2. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik4. Akuntabilitas Publik
5. Privatisasi
BAB II PEMBAHASAN
➤ Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin
ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi
yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami
sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha
untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan
dan hak publik.
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi pada sektor suasta.
➤ Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi pada sektor suasta.
➤ Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Secara umum yang membedakan secara signifikan antar organisasi sektor publik
dengan sektor swasta adalah:
1. Tujuan Organisasi
Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, pusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (profit oriented), sedangkan organisasi sektor publik merupakan organosasi merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba (non profit oriented)
2. Sumber-sumber Pendanaan
Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Diorganisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah, termasuk sumber pendanaan adalah sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur.
3. Peraturan Perundangan
Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah indonesia misalnya, harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembnagunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Bagi pemerintah komersial, mereka bisa memilih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.
➤ Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1. Tujuan Organisasi
Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, pusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (profit oriented), sedangkan organisasi sektor publik merupakan organosasi merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba (non profit oriented)
2. Sumber-sumber Pendanaan
Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Diorganisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah, termasuk sumber pendanaan adalah sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur.
3. Peraturan Perundangan
Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah indonesia misalnya, harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembnagunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Bagi pemerintah komersial, mereka bisa memilih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.
➤ Tujuan Akuntansi Sektor Publik
a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien
dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada
organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
➤ Akuntabilitas Publik
b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
➤ Akuntabilitas Publik
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin
meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor
publik seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah,
departemen dan lembaga negara) Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan
perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka
memenuhi hak-hak publik.
Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi:
Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi:
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.
➤ Privatisasi
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.
➤ Privatisasi
Di Indonesia masih banyak BUMN dan BUMD yang dijalankan tidak secara efisien.
Inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik,
sentralisasi dan manajemen yang buruk.
Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan antara lain :
➜ Regulation & Political Pressure
➜ Social Pressure
➜ Rent Seeking Behaviaour
➜ Economic & Efficiency
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
BAB III PENUTUP
Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan antara lain :
➜ Regulation & Political Pressure
➜ Social Pressure
➜ Rent Seeking Behaviaour
➜ Economic & Efficiency
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
BAB III PENUTUP
Prinsip akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak memiliki banyak
perbedaan dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor
swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan
sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik
akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa
modifikasi.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
Nordiawan, deddi 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, BPFE UGM, 1999
Bastian, Indra 2003, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE, Yogyakarta
Harahap, Sofyan s. 2004, Teori Akuntansi, Edisi Revisi. Jakarta, Grafindo Persada.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
- Perencanaan stratejik
- Pemberian informasi biaya
- Penilaian investasi
- Penganggaran
- Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)
- Penilaian kinerja
Nordiawan, deddi 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, BPFE UGM, 1999
Bastian, Indra 2003, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE, Yogyakarta
Harahap, Sofyan s. 2004, Teori Akuntansi, Edisi Revisi. Jakarta, Grafindo Persada.